JAKARTA – Pemerintah bergerak mengakhiri apa yang disebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai “subsidi untuk orang kaya” lewat kebijakan baru yang akan berlaku mulai 2026. Ekspor batu bara kembali dikenai Bea Keluar (BK) dengan tarif antara 1 hingga 5 persen, mengembalikan skema pungutan seperti sebelum Undang-Undang Cipta Kerja.
Kebijakan ini, menurut Purbaya, bukan aturan baru melainkan penyesuaian kembali ke regulasi awal yang sempat hilang ketika UU Cipta Kerja membebaskan batu bara dari pungutan perpajakan.
“Jadi saya balikin ke normal seperti itu. Sebelum Undang-undang Cipta Kerja, range tarifnya 1–5 persen,” ujarnya di kawasan DPR, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Ia menilai normalisasi tarif ini penting karena selama ini pemerintah tidak menerima kontribusi fiskal saat harga batu bara meroket, namun justru diminta mengembalikan dana restitusi ketika harga turun. Situasi itu dianggapnya membuat negara berada dalam posisi rugi.
“Seharusnya mereka setuju karena saya enggak mau subsidi industri orang-orang kaya itu, masa net negative, kan rugi,” tegasnya.
Dengan pemberlakuan kembali BK, pemerintah menargetkan tambahan penerimaan sekitar Rp20 triliun pada 2026. Purbaya memastikan rancangan tarif telah dibahas bersama Kementerian ESDM dan akan diterapkan secara bertahap sesuai nilai ekspor batu bara.
Ia menjelaskan tarif 1–5 persen nantinya dihitung berdasarkan value ekspor, bukan per ton, untuk menyesuaikan variasi kualitas batu bara yang berbeda-beda.
“Mungkin nanti bisa kalori sekian dapat tarif sekian, tapi pada akhirnya per value kan,” jelasnya.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menutup celah yang selama ini menguntungkan pelaku usaha besar. Lewat mekanisme baru, Purbaya berharap kontribusi sektor batu bara terhadap pendapatan negara menjadi lebih adil dan proporsional. ***
